Analisis

Mengapa Analisis di Tingkat Daerah?



Karena dalam era desentralisasi pemerintah daerah mengelola lebih dari 40% belanja publik dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar yang penting untuk pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan. Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan hingga satu digit, sejak krisis ekonomi 1998/1999 hingga menjadi 9.41% di tahun 2019. Akan tetapi laju penurunan kemiskinan makin melambat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan anti kemiskinannya untuk mempercepat laju penurunan kemiskinan nasional.

Siapakah mereka yang miskin? Jika tingkat konsumsinya dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

Tingkat kemiskinan daerah sangat beragam


Ada kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di bahwa 5%, akan tetapi masih banyak kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 10%. Beberapa daerah di belahan Timur Indonesia memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan beberapa kabupaten di Papua memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 30%. Dibutuhkan kebijakan daerah yang beragam pula untuk mengatasinya.

Kerentanan yang tinggi


Sekitar hampir 30% penduduk Indonesia memiliki tingkat pengeluaran antara garis kemiskinan dan 1.5 X garis kemiskinan. Kondisi kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Karena itu mereka rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan jika terjadi hal-hal diluar dugaan seperti sakit, pemutusan hubungan kerja, krisis ataupun bencana. Lebih dari sepertiga kabupaten/kota memiliki lebih dari 40% orang yang miskin dan rentan di daerah mereka.

Ketimpangan yang tajam


Dilihat dari koefisien Gini, Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi di Asia. Pertumbuhan rata-rata tahunan penduduk 40% termiskin dalam 10 tahun terakhir hanya sekitar 13-14%. Jauh dibawah 10% terkaya yang tumbuh hampir dua kali lipatnya dalam periode waktu yang sama.

Apa yang dihasilkan dari Modul Analisis?


Modul Analisis menghasilkan bukti untuk pembuatan kebijakan kemiskinan berbasis data. Buktinya dalam bentuk identifikasi tantangan atau kesenjangan yang dihadapi kelompok miskin relatif terhadap kelompok non-miskin.

Modul analisis dapat memberikan kedalaman analisis melalui data terpilah berdasarkan jenis kelamin, ragam disabilitas, usia dan kondisi kerentanan berbagai kelompok masyarakat. Modul ini membantu perencana pembangunan untuk melakukan analisis kemiskinan dengan perspektif gender dan inklusifitas bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang tepat untuk menanggulangi tantangan yang dialami kelompok miskin dan kelompok rentan lain. Lima tantangan kebijakan diolah menjadi pertanyaan analisis dalam modul ini.

Lima pertanyaan ini yang mendasari modul analisis.

Fitur prioritisasi dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah menentukan prioritas intervensi berdasarkan capaian dan ketimpangan indikator-indikator pembangunan sumber daya manusia.

Mulai Analisis SEPAKAT


Tunggu apa lagi?

Mulai Gunakan