Difference between revisions of "Data Sepakat"
From SEPAKAT wiki
(Yherus created the page Data Sepakat using a non-default content model "plain text") |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan tepat sasaran | |
| + | perlu didukung oleh data yang menggambarkan letak permasalahan secara akurat dan menentukan | ||
| + | target sasaran program secara tepat, sehingga rumusan kebijakan dan program penanggulangan | ||
| + | kemiskinan dapat terlaksana secara lebih efektif. <br/><br/> | ||
| + | Hal ini juga didukung oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 – 2024 terkait strategi | ||
| + | penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan | ||
| + | kemiskinan perlu didukung oleh data yang valid dan sistem informasi yang terpadu dengan | ||
| + | memanfaatkan data kemiskinan terpadu serta instrumen perencanaan, penganggaran dan | ||
| + | pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin. <br/><br/> | ||
| + | Data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dalam | ||
| + | proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah terutama dari sisi penentuan program/ | ||
| + | kegiatan dan perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. Berdasarkan data yang valid dan akurat | ||
| + | maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/ kegiatan dan target | ||
| + | penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif. <br/><br/> | ||
| + | Data yang baik juga dapat mendorong konsistensi program pembangunan secara horizontal (antara | ||
| + | sasaran kegiatan dalam perencanaan dan alokasi dana pada penganggaran) dan vertikal (antara | ||
| + | kebijakan program pusat dan daerah maupun). Sehingga data merupakan suatu alat informasi yang | ||
| + | sangat ‘powerful’ dalam menentukan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan miskin | ||
| + | sehingga perlu dikelola dengan baik.<br/><br/> | ||
| + | Data yang digunakan untuk perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan saat ini | ||
| + | adalah:<br/> | ||
| + | # '''Data BPS''' | ||
| + | #* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pakaian, makanan, perumahan, kondisi kesehatan dan pendidikan, ketenagakerjaan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Saat ini susenas tterbagi menjadi dua kategori variable yaitu Kor (inti) dan Modul (rinci). | ||
| + | #* Potensi Desa (Podes) merupakan data berbasis wilayah untuk menggambarkan keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi wilayah di level desa di seluruh Indonesia yang meliputi aspek sarana dan prasarana, potensi ekonomi, sosial, budaya dan menyediakan data dasar kewilayahan yang diambil setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. | ||
| + | #* Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi ketenagekerjaan untuk memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. | ||
| + | #* Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data yang memberikan informasi tentang kondisi perekonomian tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. | ||
| + | # '''Data Kementerian Sosial'''<br/>Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang memuat nama dan alamatpenduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah sampai 40 persen penduduk/ rumah tangga di Indonesia. | ||
| + | # '''Data Kementerian Keuangan'''<br/> Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan data yang memberikan informasi terkait keuangan tahunan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. | ||
| + | # '''Data Sektor'''<br/> Data ini merupakan data yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian teknis dan/atau daerah baik untuk kebutuhan penanggulangan kemiskinan mupun untuk kebutuhan pembangunan dan kebutuhan monev program. Contoh: Kementerian Sosial (Data Kelompok Fakir Miskin, Data PMKS), Kementerian Pendidikan (Profil Pendidikan), dan Kementerian Kesehatan (Profil Kesehatan). | ||
| + | # '''Data Program'''<br/>Data ini merupakan data yang terkait program prioritas pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dan dapat terbagi per sektor/ organisasi. Beberapa contoh data program di tingkat nasional adalah data yang terkait dengan program Rastra (Beras Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Untuk di tingkat daerah beberapa program yang mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah adalah Grindulu Mapan (Pacitan), Anggur Merah (NTT) , Jamses Ratu (Banten), dll. | ||
Latest revision as of 07:47, 14 March 2022
Dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan tepat sasaran
perlu didukung oleh data yang menggambarkan letak permasalahan secara akurat dan menentukan
target sasaran program secara tepat, sehingga rumusan kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan dapat terlaksana secara lebih efektif.
Hal ini juga didukung oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 – 2024 terkait strategi
penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan perlu didukung oleh data yang valid dan sistem informasi yang terpadu dengan
memanfaatkan data kemiskinan terpadu serta instrumen perencanaan, penganggaran dan
pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin.
Data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dalam
proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah terutama dari sisi penentuan program/
kegiatan dan perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. Berdasarkan data yang valid dan akurat
maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/ kegiatan dan target
penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif.
Data yang baik juga dapat mendorong konsistensi program pembangunan secara horizontal (antara
sasaran kegiatan dalam perencanaan dan alokasi dana pada penganggaran) dan vertikal (antara
kebijakan program pusat dan daerah maupun). Sehingga data merupakan suatu alat informasi yang
sangat ‘powerful’ dalam menentukan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan miskin
sehingga perlu dikelola dengan baik.
Data yang digunakan untuk perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan saat ini
adalah:
- Data BPS
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pakaian, makanan, perumahan, kondisi kesehatan dan pendidikan, ketenagakerjaan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Saat ini susenas tterbagi menjadi dua kategori variable yaitu Kor (inti) dan Modul (rinci).
- Potensi Desa (Podes) merupakan data berbasis wilayah untuk menggambarkan keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi wilayah di level desa di seluruh Indonesia yang meliputi aspek sarana dan prasarana, potensi ekonomi, sosial, budaya dan menyediakan data dasar kewilayahan yang diambil setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi.
- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi ketenagekerjaan untuk memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
- Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data yang memberikan informasi tentang kondisi perekonomian tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
- Data Kementerian Sosial
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang memuat nama dan alamatpenduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah sampai 40 persen penduduk/ rumah tangga di Indonesia. - Data Kementerian Keuangan
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan data yang memberikan informasi terkait keuangan tahunan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. - Data Sektor
Data ini merupakan data yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian teknis dan/atau daerah baik untuk kebutuhan penanggulangan kemiskinan mupun untuk kebutuhan pembangunan dan kebutuhan monev program. Contoh: Kementerian Sosial (Data Kelompok Fakir Miskin, Data PMKS), Kementerian Pendidikan (Profil Pendidikan), dan Kementerian Kesehatan (Profil Kesehatan). - Data Program
Data ini merupakan data yang terkait program prioritas pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dan dapat terbagi per sektor/ organisasi. Beberapa contoh data program di tingkat nasional adalah data yang terkait dengan program Rastra (Beras Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Untuk di tingkat daerah beberapa program yang mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah adalah Grindulu Mapan (Pacitan), Anggur Merah (NTT) , Jamses Ratu (Banten), dll.
