Kenapa Prioritisasi?

Pemerintah Daerah seringkali dihadapi oleh banyak permasalahan, terutama terkait kemiskinan dan ketimpangan, yang dialami penduduk di daerahnya. Padahal, Pemerintah Daerah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggulangi semua permasalahan tersebut dalam sekali waktu. Di saat seperti ini, prioritas untuk memilih penanggulangan isu harus dilakukan. Namun, bagaimana sebaiknya menentukan prioritas tersebut? Tim SEPAKAT mencoba menjawab permasalahan ini dengan membuat Fitur Prioritisasi. Fitur ini dibuat untuk membantu pengguna melakukan prioritisasi isu untuk diintervensi, berdasarkan:

• Ketimpangan antara kelompok penduduk miskin dan kaya dalam pencapaian indikator tertentu Seringkali Pemerintah Daerah menemukan kasus di mana suatu permasalahan sosioekonomi hanya dialami oleh kaum relatif miskin saja, dan tidak dialami masyarakat yang relatif kaya. Kasus seperti ini tentu akan memperparah kondisi kaum relatif miskin, dan Pemerintah Daerah perlu mengintervensi hal ini segera. Fitur ini menyajikan prioritas untuk semua permasalahan yang unik dialami oleh kelompok penduduk relatif miskin.

• TPB/SPM Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Indonesia telah ditetapkan menjadi komitmen nasional, dan komitmen untuk keduanya sudah memiliki dasar hukum yang mengikat.

• Selisih Absolut Pemerintah Daerah juga bisa menemukan kasus di mana tidak ada diskriminasi antara kaum miskin dan kaya dalam mengalami permasalahan sosioekonomi. Filter ini digunakan untuk menentukan prioritas untuk semua permasalahan tanpa dibatasi oleh ketimpangan.